Ternyata yang Diperjuangkan Tidak Lebih dari Perutnya Sendiri; Ironi Pola Pikir Seorang Sarjana

Beberapa waktu lalu saya menemukan status Whatsapp seorang teman yang berisi protes tentang aturan pembatasan kartu SIM. Status yang saya maksud seperti terlihat di bawah ini.

photo_2018-05-03_12-57-01 Jujur saja saya merasa kesal dan sedih. Alasannya sederhana. Saya tahu bahwa orang yang membuat status ini adalah orang yang menyandang predikat sarjana. Seorang yang berpendidikan. Masa iya untuk memahami hal sederhana macam pembatasan kepemilikan SIM card luput? Atau mungkin saya yang berharap terlalu tinggi?

Waktu itu walaupun merasa kecewa dan sedih saya tidak langsung mengungkapkannya, cuma bikin blog post aja DI SINI. Entah mengapa otak saya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya masih dalam batas wajar. Wajar jika ada pro kontra pada satu kebijakan baru. Beberapa hari kemudian, teman yang sama kembali mengunggah WA story senada. Namun kali ini saya tidak tahan untuk tidak menanggapinya. Story yang diunggahnya seperti saya lampirkan di bawah ini.

photo_2018-05-31_15-04-27

Hal pertama yang terlintas di kepala saya adalah masa iya sih teman saya sebodoh itu (Fyi, dia lulusan salah satu perguruan tinggi negri di Yogyakarta). Sampai tidak lagi bisa mikir kalo identitas sah bagi WNA adalah paspor sampai dia harus mengunggah WA story yang menurut saya lagi-lagi menunjukkan betapa minimnya pengetahuan dan nalarnya.

Saya pun membalas status WhatsApp tersebut dengan pertanyaan retoris, “Bukankah kalau WNA meregistrasikan SIM card mereka dengan nomor paspor? Jadi ya memang mereka tidak membutuhkan KTP” selesai persoalan. Saya sesungguhnya tidak mengharapkan balasan apapun, namun ternyata teman ini membalasnya dengan panjang lebar. Pertama, ia mengiyakan bahwa WNA memang tidak membutuhkan NIK KTP. Namun ternyata poin keberatannya bukan terletak pada identitas yang dipakai teman-teman WNA (yang menurut saya menjadi poin keberatan pokok dalam WA story). Secara umum dia keberatan dengan aturan pembatasan kepemilikan SIM Card. Inti alasannya? Karena dengan adanya pembatasan tersebut konter kecil miliknya merugi. Padahal ada beberapa pegawai yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya dari keberlangsungan konter tersebut.

Seketika saya merasa bodoh. Terlalu naif, saya berharap teman saya ini memiliki alasan yang lebih fundamental (lha status WA nya udah bawa-bawa foto presiden, kominfo, sama nyebut-nyebut WNA je) daripada sekedar urusan perut. Tapi ternyata urusan perut lapar ini memang menjadi suatu motivasi terbesar manusia untuk melakukan apapun.

Bagi saya, registrasi dan pembatasan kepemilikan SIM card ini adalah upaya nyata pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan telekomunikasi macam ‘mama minta pulsa’ atau ‘selamat anda menang undian 200 juta dari . . . .’ saya sih sudah tidak pernah menerima sms penipuan macam itu. Terlebih lagi registered SIM card ini jadi semacam indicator kondisi telekomunikasi suatu negara. Kalau kepemilikan SIM card begitu massif dan tidak teratur, maka dapat dipastikan bahwa kondisi telekomunikasi juga tidak teratur. Sekarang ini mau diperbaiki biar lebih baik, lebih tertata. Lha malah ditolak. Piye to karepe?

Saya yakin kalau Indonesia maju, fasilitas dan reputasinya akan dinikmati semua orang. Sayangnya nggak semua orang mau ikut melangkah buat bikin Indonesia maju. Parahnya lagi, orang – orang yang mau melangkah maju ini sering juga dijegal. Lha terus kapan le arep maju rek?

Jika kita punya sedikit waktu untuk Googling, kita bisa cek aturan kepemilikan SIM card di beberapa negara tetangga. Kebanyakan sudah memakai sistem registered SIM card seperti yang sedang mulai diberlakukan di Indonesia, dan kepemilikan SIM card sungguh ketat bahkan 1 orang/identitas 1 SIM card. Dibandingkan dengan Indonesia yang memungkinkan 1 identitas dipakai untuk 3 SIM card aturan baru yang kita miliki masih termasuk longgar.

Dilihat dari sudut pandang bisnis bagi konter-konter kecil, kebijakan ini memang mengancam kelangsungan hidup mereka. Saya tidak menutup mata kalau selama beberapa tahun belakangan ini penjualan kartu internet sekali pakai adalah pemasukan utama bagi konter-konter ini. Tapi bukankah bisnis juga mengajarkan kita untuk selalu berinovasi dan menemukan peluang baru dari suatu kondisi. Saya bukan pengusaha atau pebisnis. Tapi saya yakin dalam situasi ini para praktisi bisnis sejati akan menyarankan untuk mencari peluang baru. Kira – kira apa yang bisa dijual selain kartu internet sekali pakai. Bukan memaksa orang lain untuk mengubah situasi. Apalagi pakai menggoreng isu macem-macem.

“Satu-satunya yang laku selama ini cuma kartu internet mbak” ya selama ini memang produk itu yang laku karena dia menjadi suatu alternatif murah meriah bagi pengguna smartphone, sayangnya keberadaannya yang bersifat massif berpotensi menimbulkan penipuan, hal tersebut sebenarnya merugikan industry telekomunikasi sendiri. Kalau industrinya tidak lagi menyediakan, ya masyarakat pasti akan beralih dan beli yang lain.

 

Yang Dibutuhkan Masyarakat Umum adalah Edukasi bukan Provokasi

Sejak menemukan status whatsapp teman tersebut, saya mulai mencari tahu pendapat orang lain tentang registrasi dan pembatasan kepemilikan SIM card. Empat dari lima orang yang saya tanyai menyatakan tidak setuju. Saat saya tanya alasan mereka memilih tidak setuju, keempat orang ini mengatakan bahwa biaya internet mereka melonjak karena mereka tidak bisa lagi membeli kartu internet sekali pakai. Saat saya mencoba memberikan gambaran tujuan dari registrasi dan pembatasan kepemilikan kartu SIM ini mereka bisa menerima dan ada seorang yang berkata, “Ya saya nggak setuju karena saya melihatnya, hal itu (pembatasan SIM card) merugikan saya. Saya nggak mempertimbangkan hal lainnya lagi.”

Dari survey yang lingkupnya masih sangat kecil ini saya berkesimpulan bahwa di luar sana kebanyakan orang juga tidak setuju dengan pembatasan kepemilikan SIM card. Hal itu terjadi karena mereka belum paham betul esensi dari registrasi dan pembatasan ini. Saat mereka diberi tahu sebenarnya mereka bisa menerima dan mau mendukung program ini.

Karena temuan inilah saya kemudian merasa kecewa yang begitu mendalam pada kawan saya ini. Sebagai orang yang diberi kesempatan luar biasa untuk mengenyam pendidikan tinggi, rasanya sayang sekali kalau sampai tak bisa berpikir sedikit lebih panjang, dan menimbang kira – kira kalau aku berada di posisi orang lain aku akan bersikap seperti apa. Lebih kurang ajar lagi apabila dia bukannya memberikan klarifikasi tapi malah menyebar provokasi, macam kawan saya ini.

Cuma mau kasih tahu aja, pas saya ‘nyelesein tulisan ini, aturan pembatasan SIM card sudah berubah lagi. Jadi pada akhirnya satu legal ID tetep hanya untuk mendaftar paling banyak 3 SIM card. Kalau tetap mau beli SIM Card baru salah satu kartu harus di cabut dari registrasi alias di UNREG.

Cuma mau kasih tau lagi, pas saya selesein tulisan ini, semua operator udah keluarin voucher kuota internet, biar nggak repot gonta-ganti kartu. Cuma ngasih tau aja, barangkali situ belum tau.

 

Kecup Mesra,

Mbak – mbak yang suka gemes sama provokasi murahan

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *